ANGGARAN DASAR PKBPK JABODETABEK

ANGGARAN DASAR PAGUYUBAN KELUARGA BESAR
PENIRON KEBUMEN SE JABODETABEK
( PKBPK JABODETABEK )

BAB – I

NAMA, BENTUK, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN
ASAS dan TUJUAN

Pasal 1

Nama, Bentuk, Waktu dan Tempat Kedudukan

  1. Paguyuban Keluarga Besar Peniron Kebumen Se Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi disingkat “PKBPK Jabodetabek“ suatu wadah kegiatan sosial yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat
  2. Bentuk paguyuban ini adalah kekeluargaan , yakni melakukan kegiatan yang besifat sosial dan usaha.
  3. Paguyuban ini didirikan pada pada 28 Nopember 2010 Jl. Kembang Sereh Komplek DKI Blok D No.19 Kel. Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan berkedudukan di DKI Jakarta.
  4. PKBPK Jabodetabek adalah merupakan satu-satunya wadah perhimpunan dari semua Ikatan / Paguyuban Keluarga Besar Peniron Perantauan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek.
  5. PKBPK Jabodetabek dapat membuka cabang/perwakilan di daerah Kabupaten/ Kota / Propinsi se Indonesia atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 2

Asas dan Tujuan

  1. PKBPK Jabodetabek berasaskan atas Pancasila dan UUD 1945,  kekeluargaan dan kebersamaan .
  2.  PKBPK Jabodetabek dibentuk bertujuan :

Untuk mempererat “Ikatan Persaudaraan” dengan mengembangkan kegiatan sosial dan usaha-usaha yang sah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

BAB – II

KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 3

Bidang Sosial

  1.  Dalam mencapai tujuan, PKBPK Jabodetabek mempunyai kewajiban memberikan bantuan sosial kepada anggota dan keluarganya.
  2. Melakukan kegiatan sosial lainnya yang bersifat non profit
  3. Tata cara mengenai kegiatan dan pemberian bantuan sosial diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PKBPK Jabodetabek.

Pasal 4

Bidang Usaha Koperasi

  1. Selain mengadakan kegiatan bidang sosial, PKBPK Jabodetabek juga menyelenggarakan kegiatan usaha yaitu koperasi sebagai berikut :

a.  Usaha Primer
1) Usaha Simpan Pinjam (USP) yang merupakan usaha primer, untuk      mengindarkan anggota-anggotanya meminjam uang diluar paguyuban ini dengan syarat yang lebih berat.
2) Peminjam dikenakan jasa/biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan perkembangan Usaha Simpan Pinjam PKBPK Jabodetabek.
b. Usaha Sekunder :
Mengusahakan barang-barang kebutuhan konsumsi (Sembilan baan pokok) dan usaha-usaha kebutuhan lainnya yang diperlukan anggota maupun umum yang merupakan usaha sekunder

2.  Tata cara pemberian pinjaman kepada anggota, diatur dalam “Anggaran Rumah Tangga” yang disesuaikan kondisi Usaha Simpan Pinjam PKBPK Jabodetabek.

Pasal 5

Pembayaran Iuran Wajib dan Keuangan Lainnya

  1. Pembayaran iuran wajib dan keuangan lainnya, dilaksanakan setiap bulan melalui Ketua Perwakilan Kelompok, dan selanjutnya Ketua Perwakilan Kelompok menyerahkan uang anggota yang terkumpul tersebut kepada Bendahara koperasi.
  2. Pembayaran iuran wajib dan keuangan lainnya juga dapat dilaksanakan pada saat diadakan pertemuan rutin (tiga bulan sekali). Sedangkan mengenai waktu ( hari dan tanggal) sesuai kesepakatan.
  3. Apabila pertemuan tidak dilaksanakan secara rutin (tiga bulanan), maka anggota diwajibkan menyetorkan iuran dan kewajiban keuangan lainnya yang telah disepakati dan ditetapkan.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

Keanggotaan

Keanggotaan PKBPK Jabodetabek terdiri dari :

  1. Anggota Pendiri
  2. Anggota biasa, yaitu semua yang tercantum dalam daftar angggota maupun yang ditunjjuk sebagai pengurus.

Pasal 7

Kepengurusan

Pengurus PKBPK Jabodetabek terdiri dari :
1. Penasehat
2. Badan Pemeariksa
3. Pengurus Harian yang terdiri :
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris
d. Bendaara
e. Ketua Perwakilan Kelompok
f. Seksi

Pasal 8

Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat diterima menjadi Anggota PKBPK Jabodetabek sebagai berikut :

  1. Warga Negara Indonesia, yaitu Warga asal Desa Peniron dan keturunannya yang bertempat tinggal/berdomisili di Jabodetabek.
  2. Mempunyai mata pencaarian / pengasilan tetap
  3. Menyatakan kesanggupan serta menyetujui maksud yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) PKBPK Jabodetabek.
  4.  Berkelakuan baik, berbadan sehat serta dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
  5. Seseorang dinyatakan sah sebagai anggota, setelah disetujui Ketua dan diberikan nomor registrasi anggotsa.
  6. Tata cara menjadi anggota, diatur dalam Anggaran Ruma Tangga

Pasal 9

Pemberhentian Anggota

Keanggotaan berakhir apabila :
1. Meninggal dunia
2. Minta berhenti atas kehendak sendiri
3. Diberhentikan / dikeluarkan Pengurus, karena tidak memenuhi kewajiban/kriteria sebagai anggota dan atau melanggar AD / ART yang merugikan PKBPK Jabodetabek.
4. Bagi angggota yang berhenti/diberhentikan :
a. Tidak lagi memperoleh santunan dan bantuan lainnya dari PKBPK Jabodetabek, sedangkan iuran sosial yang sudah dibayarkan mutlak menjadi Dana Sosial atau sebagai asset PKBPK Jabodetabek.
b. Semua haknya sebagai anggota koperasi akan diberikan / dikembalikan yang meliputi Tabungan dan Jasa setelah diperhitungkan dengan kewajiban keuangan lainnya, apabila ada.
5. Apabila ada anggota yang ingin berenti, harus memberikan laporan tertulis kepada Pengurus dan bila ingin menjadi anggota kembali harus mengajukan permohonan kepada Pengurus (sesuai Anggaran Dasar Bab III pasal 8)

BAB IV

KEWAJIBAN dan HAK ANGGOTA

Pasal 10

Kewajiban Anggota

Setiap anggota wajib :
1. Tundak kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus / Rapat Anggota.
2. Membayar secara rutin, iuran wajib sosial dan keuangan lain yang telah ditetapkan dalam AD/ART PKBPK Jabodetabek.
3. Mengadiri rapat tahunan dan rapat-rapat lain yang ditentukan pengurus.
4. Menjunjung nama baik Pengurus PKBPK Jabodetabek.

Pasal 11

Hak Anggota
Setiap anggota berhak :
1. Menerima santunan dan bantuan sosial lainnya sesuai ketentuan yang ada dalam AD/ART
2. Menerima bagian dari hasil kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi PKBPK Jabodetabek.
3. Menyampaikan saran pendapat tentang permasalahan yang dihadapi ke forum rapat.
4. Untuk dipilih dan memilih di dalam kepengurusan PKBPK Jabodetabek;
5. Setiap anggota berhak meminta penjelasan kepada Pengurus mengenai keadaan perkembangan organisasi, keuangan dan hal lain.

BAB – V

PERSYARATAN, MASA JABATAN dan PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 12

Persyaratan dan Masa Jabatan Pengurus

1. Pengurus PKBPK Jabodetabek dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota
2. Pengurus yang dipili harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Suda dikenal oleh anggota, berkelakuan baik dan berbadan sehat.
b. Bersifat jujur, ramah, tegas, cakap/trampil, mau bekerja
c. Berpengalaman dalam bidangnya
3. Pengurus yang terpilih sebelum melaksanakan tugas, sesuai dengan keputusan rapat anggota harus menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kemajuan PKBPK Jabodetabek.
4. Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
5. Pengurus dipilih dalam masa jabatgan ……….. tahun
6. Pengurus yang masa jabatannya sudah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan periode berikutnya.

Pasal 13

Pemberentian Pengurus

1. Pengurus yang masa tugasnya suda berakir
2. Pengurus dapat diberentikan sewaktu-waktu apabila terbukti :
a. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merugikan PKBPK Jabodetabek.
b. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) PKBPK Jabodetabek.
3. Bilaman seorang anggota pengurus berenti sebelum masa jabatan berakhir, maka rapat pleno anggota pengurus dapat mengangkat gantinya, sampai masa periode berakir.

BAB VI

KEWAJIBAN dan HAK PENGURUS

Pasal 14

Kewajiban Pengurus

1. Pengurus berkewajiban memimpin organisasi PKBPK Jabodetabek yang penjabarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
2. Pengurus berkewajiban menjelaskan semua aturan-aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada kepada anggota.
3. Pengurus berkewajiban memelihara kerukunan diantara anggota
4. Pengurus harus melaksanakan tugas sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang diputuskan dalam rapat anggota.
5. Setiap anggota pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian PKBPK Jabodetabek yang diderita akibat kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.

Pasal 15

Hak Pengurus

1) Pengurus diberikan imbalan (honorarium), yang besarnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
2) Hak memilih dan dipilih kembali

BAB VII

BADAN PEMERIKSA

Pasal 16

Badan Pemeriksa pada hakekatnya adalah wakil dari para anggota PKBPK Jabodetabek diluar pengurus yang mengusai bidang tugasnya.
1) Badan Pemeriksa berkewajiban secara teratur mengadakan pemeriksaan/pengawasan terhadap kebijaksanaan, usaha-usaha dan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh pengurus.
2) Badan Pemeriksa berkewajiban memberikan saran /petunjuk/koreksi atas hal-hal yang dianggap perlu sebagai perbaikan dan penyempurnaan dalam upaya meningkatkan perekembangan PKBPK Jabodetabek.
3) Membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaan dan harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga
4) Badan Pemeriksa/pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Pleno Anggota.

BAB VIII

SUMBER DAN ALOKASI DANA SERTA PEMBANGIAN KEUNTUGAN BIDANG USAHA

Pasal 17

Sumber Dana

Sumber Dana PKBPK Jabodetabek diperoleh dari :
1. Iuran Sosial Anggota
2. Simpanan / Tabungan Anggota

3. Pinjaman berjangka dari pihak ketiga
4. Keuntungan dari usaha-usaha lain yang sah;
5. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ditak dibagi;
6. Sumbangan-sumbangan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Alokasi Dana

1. Dana yang diperoleh dari Iuran anggota dan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dialokasikan untuk kegiatan sosial PKBPK Jabodetabek.
2. Dana yang diperoleh dari simpanan anggota, pinjaman dari pihak ketiga dan keuntungan dari usaha-usaha lain dialokasikan untuk kegiatan Usaha PKBPK Jabodetabek.
3. Untuk pengamanan uang PKBPK Jabodetabek, diperbolehkan menggunakan jasa bank dalam bentuk Tabungan, Rekening Giro dan lainnya.

Pasall 19

Pembagian Keuntungan Bidang Usaha

1. Setiap akhir tahun buku diadakan pembagian keuntungan kepada seluruh anggota PKBPK Jabodetabek.
2. Perhitungan pembagian keuntungan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PKBPK Jabodetabek.

BAB IX

RAPAT ANGGOTA, PENGURUS
Dan
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS

Pasal 20

Rapat Anggota

1. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam PKBPK Jabodetabek.
2. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Tanggal dan tempat serta acara rapat anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya satu minggu sebelum pelaksanaan kepada anggota.
3. Keputusan rapat anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah, dalam hal tidak tercapai kata mufakat , maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
4. Rapat Anggota dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
5. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan apabila ada penyimpangan pengurus dan hal-hal lain yang tidak cukup diselesaikan/diputuskan oleh pengurus.

Pasal 21

Rapat Pengurus

Rapat Pleno Pengurus diadakan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan

Pasal 22

Laporan Pertanggungjawab Pengurus

Laporan Pertanggungjawaban pengurus diatur sebagai berikut :
1. Laporan pengurus tentang pertanggungjawaban kegiatan PKBPK Jabodetabek dibuat setiap tahun, disajikan dalam Rapat Pleno dan dihadiri oleh seluruh anggota.
2. Laporan dinyatakan sah setelah melalui Rapat Pleno Anggota tahunan
3. Dalam laporan pertanggungjawabab, dapat dilanjutkan dengan tanya jawab

BAB X

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 23

Fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus

Bab – X Pasal 23 tentang fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab pengurus, dijabarkan dalam buku tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Aturan lain-lain

1. Penjelasan lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, teknis pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Ruma Tangga

2. Hal-hal yang tidak dan atau belum tercantung di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Ruma Tangga dapat diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan PKBPK Jabodetabek

3. Pembubaran PKBPK Jabodetabek hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan Rapat Pleno Anggota Luar Biasa dan harus dihadiri oleh seluruh anggota PKBPK Jabodetabek dan hasilnya dinyaatakan sah apabila 2/3 dari jumlah anggota yang hadir menyetujuinya.

4. Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat diadakan melalui Rapat Pleno Anggota.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 2012

Satu Tanggapan

  1. maaf, mohon share ya bapak/ibu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: